PinkKorset.com, Jakarta – Untuk pertama kalinya di Indonesia, jabatan unit eselon I Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan dilelang. Siapa berminat?
Lelang jabatan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera diumumkan di situs resmi Kemenkeu dalam 2 hari ke depan.
Pengumuman akan mencakup persyaratan pendaftaran untuk menjadi Dirjen Pajak. Mulai dari pendidikan hingga pengalaman kerja.
Setelah mendaftar, calon Dirjen Pajak nantinya akan mengikuti beberapa tahapan seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, kesehatan, hingga wawancara. Setelah itu, akan berlanjut ke tahapan seleksi, yang dijadwalkan rampung pertengahan Desember 2014.
Apa saja syaratnya?
Kiagus Badaruddin, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, mengungkapkan lelang ini hanya terbuka untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baik dari internal Kemenkeu maupun kementerian lainnya.
“Nama dari dalam dan kita buka dari luar. Tapi harus dari PNS,” ungkapnya di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Syarat selanjutnya adalah pendidikan dengan minimal strata 2 (S2). Kemudian secara umum juga harus memiliki pengetahuan soal pajak dan lembaga perpajakan. “Untuk sekarang kan memang perpajakan itu kan lebih harus (dibutuhkan orang yang) menguasai pajak,” katanya.
Siapa saja Panitia Seleksinya?
Panitia Seleksi (Pansel) terdiri dari kalangan internal Kemenkeu dan eksternal.
Dari internal Kemenkeu adalah Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Badaruddin yang masing-masing berperan sebagai pimpinan dan wakil Pansel.
Sedangkan tiga anggota pansel lain yang berasal dari luar Kemenkeu, dinilai sudah teruji dari sisi keilmuan dan integritas sehingga layak memilih orang nomor satu di Ditjen Pajak.
Anggota pertama adalah mantan Dirjen Pajak periode 2006-2009 Darmin Nasution. Terakhir, Darmin menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) sebelum digantikan oleh Agus Martowardojo pada 2013.
Kedua, Taufiequrachman Ruki, yang pernah menduduki posisi Ketua KPK pada 2003-2007 sebelum digantikan oleh Antasari Azhar. Ruki juga pernah menjadi salah satu pimpinan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketiga, Prijono Tjiptoherijanto, guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) yang kerap menyoroti isu perpajakan.
