PinkKorset.com, Brusel – Negara Eropa yang selama ini dikenal memiliki pemerintahan cukup bersih, ternyata masih terjangkiti korupsi.
Korupsi yang terjadi di 28 negara anggota Uni Eropa mencapai 120 miliar euro atau setara dengan Rp1.920 triliun tiap tahun. Hal ini jelas menghambat pemulihan blok tersebut dari krisis ekonomi.
Komisioner Urusan Dalam Negeri Uni Eropa Cecilia Malmstroem mengatakan, nilai kerugian akibat korupsi tersebut masih estimasi. Angka sebenarnya justru lebih tinggi dari itu. Namun demikian, kerugian ini hanya sekitar satu persen dari total perputaran uang di Uni Eropa.
“Ini masih prediksi. Kemungkinan besar bisa lebih tinggi lagi,” katanya dalam konferensi pers di Brussels, Selasa (4/2/2014).
Dalam laporan pertama tentang korupsi di seluruh Uni Eropa, badan eksekutif blok itu menemukan korupsi menyentuh banyak bagian dari kehidupan, mulai dari pengadaan kontrak pemerintah sampai pembiayaan partai politik.
Meski tingkat korupsi berbeda antar negara anggota, tetapi korupsi terjadi di semua negara anggota. Tidak ada negara yang bebas korupsi,” ujar Cecilia.
Laporan dibuat berdasarkan persepsi dan pengalaman korupsi yang dialami warga negara dan perusahaan Uni Eropa, tanpa memeringkat 28 anggota blok itu.
Hasilnya adalah, persepsi korupsi tertinggi terjadi di negara-negara seperti Yunani, Spanyol, Italia dan Republik Ceko. Sedikitnya 8% warga Eropa mengatakan bahwa mereka mengalami atau menyaksikan korupsi selama 12 bulan terakhir. Dan 40% perusahaan-perusahaan Uni Eropa menganggap korupsi sebagai masalah dalam berbisnis.
-
- Warga Uni Eropa yang mengaku terpapar dengan korupsi
Kendati menunjukkan solusi negara-negara tersebut dalam menindak korupsi, serta menawarkan contoh praktik-praktik terbaik, laporan itu tidak menyerukan adanya sanksi atau reformasi hukum.
Bagaimanapun, Cecilia optimistis laporan ini akan memicu diskusi dan tindakan di kalangan negara-negara anggota.
“Tentu saja, dibutuhkan lebih dari sebuah laporan untuk memberantas korupsi. Tetapi sementara kita mencari jalan keluar dari krisis ekonomi, ini bisa menjadi alat. Kita tidak boleh diam saja, karena kalau kita tidak bertindak, resikonya terlalu besar,” katanya.
Pengamat korupsi Transparency International menyebut laporan komisi itu sebagai langkah penting, tapi kepala kantor Uni Eropa Carl Dolan mengatakan laporan itu seharusnya lebih mendalam lagi.
“Dalam laporan itu tidak ada bagian tentang korupsi di lembaga-lembaga Uni Eropa, seperti transaksi antara pemerintah dan swasta, lobi, pengadaan publik – semuanya adalah hal besar bagi lembaga-lembaga Uni Eropa,” ujar Carl Dolan.
Transparency International akan menerbitkan laporannya sendiri tentang korupsi di dalam lembaga-lembaga Uni Eropa pada bulan April.
