PinkKorset.com, Jakarta – Indonesia dipastikan memperoleh peringkat layak investasi (investment grade) dari Standard and Poor’s (S&P), jika pemerintah menaikkan harga BBM tahun ini.
Ekonom Standard Chartered Bank, Eric Sugandhi mengatakan, Indonesia selama ini sudah mendapatkan status investment grade dari Fitch Ratings dan Moody’s.
Namun Indonesia belum berhasil menembus peringkat serupa dari S&P, karena beberapa faktor. Salah satu masalah utamanya adalah besarnya subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak (BBM).
“Subsidi energi Indonesia, terutama bahan bakar minyak (BBM) masih besar, demikian pula defisit transaksi berjalan, akibat dari melemahnya ekspor. Alhasil, hanya rating Fitch dan Moody`s yang investment grade, S&P belum,” katanya di Jakarta.
Eric mengatakan, BI dan pemerintah memang mengerem pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan moneter yang ketat. Namun, BI rate Indonesia masih lebih bagus dibandingkan negara emerging market lainnya, seperti Afrika Selatan. Begitu juga pertumbuhan ekonomi, Indonesia mampu tumbuh 5,6% tahun lalu, sedangkan Afsel hanya tumbuh 2,0%.
Seperti diketahui, Indonesia meraih peringkat investment grade BBB- dari Fitch Ratings pada akhir 2011 lalu, dan disusul kenaikan rating dari Moody`s Ratings Agency pada 2012. Sedangkan lembaga pemeringkat utang internasional S&P masih mempertahankan peringkat utang RI di BB+.
Senada dengan Managing Director and Senior Economist Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan. Menurutnya, Indonesia akan segera memperoleh pengakuan investment grade dari S&P, jika pemerintah membuat kebijakan yang tepat terkait subsidi BBM.
“Kalau pemerintahan SBY atau pemerintahan berikutnya bisa menaikkan harga BBM dan membatasi defisit APBN tetap di bawah 3% dari PDB, maka tidak ada alasan bagi S&P untuk tidak meningkatkan peringkat Indonesia ke investment grade,” katanya.
Fauzi menuturkan, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi tahun ini, maka besar peluang terjadi defisit anggaran melampaui 3% dari PDB, lebih dari batasan yang diperbolehkan dalam UU APBN.
Diperkirakan, subsidi BBM tahun ini membengkak hingga Rp267 triliun, dari yang dialokasikan pemerintah dalam APBN 2014 sebesar Rp210 triliun.
Sementara itu, realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga kuartal pertama 2014 mencapai 11,2 juta kiloliter (KL), atau 23,6% dari kuota yang dialokasikan dalam APBN 2014 sebanyak 47,35 juta kiloliter.
Realisasi hingga 31 Maret 2014 itu menunjukkan pertumbuhan sekitar 1,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 11,02 juta KL.
