PinkKorset.com – Belanja global pada proyek permodalan dan infrastruktur akan bergeser dari Barat ke Timur, dan mengalami peningkatan hingga lebih dari US$9 triliun per tahun hingga 2025.
Berdasarkan proyeksi yang dirilis PricewaterhouseCoopers, pertumbuhan belanja tersebut dipimpin oleh Tiongkok yang menggeser posisi Amerika Serikat (AS) sebagai negara pembelanja infrastruktur terbesar 2009.
“Negara-negara emerging market, terutama Tiongkok dan negara Asia lainnya, akan mengalami pertumbuhan belanja infrastruktur secara cepat, bila tidak ada beban dari pemulihan pasca krisis,” kata Kepala Global Capital Projects and Infrastructure PricewaterhouseCoopers Richard Abadie dalam rilis, Senin (23/6/2014).
Berdasarkan kajian PricewaterhouseCoopers, sekitar US$78 triliun akan dikeluarkan pada proyek-proyek infrastruktur secara global antara tahun ini hingga 2025.
Beberapa faktor yang mendongkrak pertumbuhan belanja infrastruktur adalah anggaran belanja pemerintah, faktor demografi, urbanisasi, dan sumber daya alam yang melimpah.
Di AS, belanja modal proyek dan infastruktur diperkirakan mencapai US$1 triliun per tahun hingga 2025, atau tumbuh 3-5% per tahun.
Sayangnya, Indonesia selama satu dekade terakhir, justru mengalami penurunan investasi di bidang infrastruktur.
Jumlah investasi di bidang infrastruktur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta tidak lebih dari 4% PDB Produk Domestik Bruto), atau sekitar separuh dari total dana yang dibutuhkan.
Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk “Indonesia: Avoiding The Trap” memperkirakan bahwa Indonesia telah kehilangan setidaknya 1% pertumbuhan ekonomi setiap tahun selama dekade terakhir karena investasi yang rendah.
“Indonesia diperkirakan kehilangan setidaknya satu persen pertumbuhan ekonomi setiap tahun selama dekade terakhir, karena investasi yang rendah ini,” kata World Bank Lead Economist for Indonesia, Ndiame Diop di Jakarta, Senin (23/6/2014).
Menurut Ndiame, pengurangan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sebesar 2,6% dari PDB, memungkinkan pemerintah meningkatkan investasi di bidang infrastruktur. “Realisasi pembelanjaan dan peningkatan efisiensi di tingkat provinsi dan kabupaten juga akan memungkinkan investasi lebih banyak di bidang infrastruktur,” ujarnya.
