PinkKorset.com, Jakarta – Organisasi Angkutan Darat (Organda) akan menghentikan operasi secara nasional sebagai protes akan kenaikan harga BBM bersubsidi. Apa tanggapan Menteri Perhubungan, Iganisius Jonan?
Jonan ternyata menanggapi dingin rencana pemogokan nasional yang akan diadakan oleh Organda tersebut. Menurutnya, pemogokan tersebut tidak perlu dilakukan karena akan merugikan masyarakat pengguna jasa angkutan.
“Ancaman mogok itu buat saya bukan merugikan pemerintah, tetapi meninggalkan pelayanan masyarakat,” katanya di Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Seperti diketahui, berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional DPP Organda 2014 yang digelar di Semarang memutuskan organisasi tersebut akan berhenti beroperasi terhitung sejak Rabu (19/11/2014) pukul 00.00 waktu setempat.
Penghentian operasi ini berskala nasional, dari Sabang hingga Marauke. Langkah ini sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
”Ini sebagai bentuk keprihatinan Organda. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum sangat terlihat,” kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena Surbakti.
Menurut Eka, pihaknya telah mengomunikasikan rencana tersebut kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Sementara Jonan mengaku heran dengan ancaman yang dilontarkan Organda. Ia menilai perkumpulan angkutan tersebut hanya mau mendapatkan keuntungan, tanpa melihat masalah dengan skala lebih luas.
Ia mencontohkan penerapan kebijakan single seat untuk satu penumpang kereta api. Saat itu, kebijakan yang berlandaskan kepentingan publik tersebut sudah menguntungkan Organda. Namun, dengan alasan yang sama, kenaikan harga BBM kini disikapi dengan penghentian operasi angkutan.
”Tiga tahun lalu satu penumpang satu tempat duduk, Organda diam saja, karena banyak penumpang ke Organda. Kok tidak mengancam mogok? Kalau senang enggak mengancam mogok, kalau tidak senang mengancam mogok,” ujarnya.
Jonan menuturkan, keputusan pemerintah memangkas subsidi BBM bertujuan agar sektor lain menjadi lebih produktif. Subsidi BBM selama ini sangat menekan anggaran negara. Selain itu, masyarakat pun menjadi sangat konsumtif.
”Rp300 triliun kan lebih baik untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan, waduk, irigasi, sehingga masyarakat akan mengerti yang sifatnya konsumtif dialihkan ke hal yang lebih produktif,” katanya.
Ia pun mengimbau Organda agar bersikap lebih bijak dengan membatalkan rencana mogok tersebut. “Harus lebih bijaksana. Saya bekas operator, bukan bekas politisi. Saya mengerti operator seperti apa, akibat kenaikan harga BBM, kurs, inflasi, ketika tarif naik harus ada perbaikan pelayanan,” ujarnya.
Mengkaji pemberian insentif
Terkait kenaikan BBM ini, Jonan pun berjanji akan membantu mengusulkan pemberian insentif dalam bentuk fiskal bagi angkutan umum kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Usulannya adalah pembebasan PPN dan bea masuk untuk suku cadang tertentu seperti ban, oli kanvas rem, plat kopling, dan mesin dengan mekanisme BMDTP (Bea masuk ditanggung Pemerintah) dan juga pembebasan PPN terhadap setiap produksi kendaraan baru dalam negeri yang akan digunakan untuk angkutan umum,” katanya.
Pihaknya juga akan memberi usulan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengurangan bea balik nama dan pajak tahunan kendaraan angkutan umum sebesar 50 persen dari tarif yang berlaku. “Pemerintah juga akan memfasilitasi akses dan kemudahan perbankan untuk peremajaan angkutan umum,” ujarnya.
Masalah seperti pungutan-pungutan liar dan penertiban angkutan ilegal pun akan segera ditindak, bekerja sama dengan aparat keamanan.
